Tim Pengarah Teknis
 
Pembina
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Keuangan
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
13. Menteri Sekretaris Kabinet
14. Kepala Staf Presiden


Ketua
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sekretaris
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anggota
1. Gubernur Provinsi Riau
2. Gubernur Provinsi Jambi
3. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
7. Gubernur Provinsi Papua
8. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
11. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
12. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
15. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
16. Direktur Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian
17. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
18. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
19. Deputi Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
20. Direktur Jenderal Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
21. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
22. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
23. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara
24. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden
25. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial
26. Deputi Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
27. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet
28. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Kantor Staf Kepresidenan
29. Sekretaris Wakil Presiden