Simposium Lahan Gambut Internasional 2016: Transformasi Restorasi Gambut dari skala percontohan menjadi skala nasional siap dijalankan
15 Desember 2016
Pemetaan Detil Menjadi Fokus Tahun Pertama
15 Desember 2016
Show all

Revisi PP Gambut Senjata Restorasi Utama

Kepala BRG, Nazir Foead, menjelaskan terkait hasil kerja BRG sepanjang tahun ini kepada wartawan dalam konferensi Pers di Simposium Gambut Internasional.

Kepala BRG, Nazir Foead, menjelaskan terkait hasil kerja BRG sepanjang tahun ini kepada wartawan dalam konferensi Pers di Simposium Gambut Internasional.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi salah satu instrumen pendukung paling ampuh terhadap upaya restorasi gambut yang tengah dilakukan pemerintah. Keluarnya PP tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan yang ditunjukan Pemerintah Indonesia dalam memulihkan ekosistem penampung air tersebut.

Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pemegang koordinasi dalam upaya pemulihan gambut tersebut, menyatakan akan memaksimalkan PP tersebut sebagai alat tempur utama. “PP ini sekaligus memperkuat apa yang diperintahkan Presiden untuk melindungi ekosistem gambut yang tersisa dan utuh, sekaligus merestorasinya lewat peran Pemda, dunia usaha, dan masyarakat,” ucap Kepala BRG, Nazir Foead, saat membuka simposium Lahan Gambut Internasional, yang dihelat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/12).

Menurut Nazir, BRG juga akan mengarahkan dunia usaha untuk melakuka aksi restorasi sesuai dengan instruksi dalam Peraturan yang menyempurnakan PP 71 thun 2014 tersebut. Pasalnya, sebanyak 1,4 juta lahan gambut yang menjadi target restorasi di wilayah kerja BRG berada di dalam kawasan yang sudah memiliki perizinan.

Perusahaan, dikatakan Nazir, memiliki kewajiban penuh dan terancam diberikan sanksi jika tidak dapat melakukan restorasi dengan baik. Dalam PP tersebut, sanksi adminsitrasi menjadi salah satu jalan pertama untuk mengikat para pemegang konsesi.

“satu hingga dua kali akan kita beri teguran, jika tidak dijalankan juga (restorasi), maka dapat dicabut izin mereka,” papar Nazir.

Bahkan, lanjut Nazir, Presiden telah memberikan instruksi agar sanksi lainnya, perdata dan pidana, untuk dapat berjalan berbarengan dengan pemberlakuan sanksi administrasi. Oleh karena itu, tidak ada alasan jika para pemegang izin di kawasan gambut tidak menjalankan restorasi tersebut.

Kewajiban yang harus dijalankan, diantaranya adalah mengembalikan kelembapan gambut sesuai dengan isi PP, batas air 40 centimeter dari permukaan gambut. Serta menetapkan titik penaatan untuk memonitor kelembapan gambut sebanyak 15% dari luas kawasan.

Oleh karena itu, dalam simposium tersebut secara khusus diberikan surat penugasan restorasi lahan gambut kepada wakil perusahaan. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada PT Wana Subu Lestari dan PT Mayangkara Tanaman Industri, yang merupakan bagian dari grup Sumitomo Industri dan Alas Kesuma.

Dalam kesempatan tersebut, Nazir menyatakan kerap mengunjungi Hutan Produksi dan Hutan Tanaman Indutri untuk melihat pengelolaan gambut yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu, Perusahaan yang diberikan surat penugasan tersebut dianggap dapat menjadi contoh pengelolaan gambut di perusahaan lainnya.

“Kami bersama KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyatakan bahwa ini adalah contoh yang bagus untuk dikembangkan bersama di tempat lain,” ujar Nazir.

Tidak hanya terkait pengelolaan. Keberhasilan dari Perusahaan tersebut dikatakan Nazir juga dalam kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. “Konsepnya juga cukup matang dan konsepnya sangat baik,” tambah Nazir.

Perwakilan perusahaan tersebut, Tsuyishi Kato yang menerima penghargaan menyatakan kesuksesan tersebut dilakukan lewat pembelajaran yang dilakukan di perusahaan dan negara lain. Menurutnya, perlu dilakukan pengembangan terhadap setiap konsep restorasi yang saat ini sedang dikerjakan.

“Beberapa kali selalu ada trial and error, kita harus selalu improve terhadap setiap konsep kegiatan restorasi yang sudah kita dapatkan. Ini bukti kalau Pemerintah, Perusahaan, dan Akademisi dapat berjalan bersama untu merestorasi gambut,” terang dia.