Restorasi Gambut Sumsel Diperkuat Dalam Nota Kesepahaman BRG-RI dan Pemprov Sumatra Selatan
Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Badan Restorasi Gambut
5 Juli 2017
Panduan Teknis Revegetasi Lahan Gambut
7 Juli 2017
Show all

Restorasi Gambut Sumsel Diperkuat Dalam Nota Kesepahaman BRG-RI dan Pemprov Sumatra Selatan

Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017 –- Badan Restorasi Gambut (BRG) RI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terkait upaya percepatan restorasi gambut di Sumatra Selatan. BRG-RI ditunjuk Presiden RI untuk melakukan restorasi gambut di 7 provinsi hingga tahun 2020. “Sesuai dengan intruksi Presiden RI pada Rapat Terbatas 26 April lalu, perlu dukungan penuh dari kementerian, lembaga, dan pemda, untuk merestorasi gambut,” ujar Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, saat menandatangani Nota Kesepahaman antara BRG-RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan di Jakarta (5/7).

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Sumatra Selatan. Selanjutnya disampaikan, dalam penyusunan rencana restorasi gambut, BRG melakukan pendekatan perencanaan menyeluruh dalam setiap KHG (Kesatuan Hidrologi Gambut) yang terbagi dalam Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG). Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan terhadap pengaturan pembagian air (water balance), prinsip berbagi tanggung jawab dan berbasis ilmu pengetahuan dapat terlaksana. “Karena itu, perencanaan ini juga akan memetakan semua unit pengelola restorasi gambut (UPRG) yang merupakan pengelola kawasan,” tambah Nazir.

Sembilan hal utama akan disepahami antara BRG-RI dan Pemprov Sumsel untuk memastikan upaya restorasi gambut di Sumsel terlaksana dan terkoordinasi dengan baik. Yaitu koordinasi dan perencanaan restorasi ekosistem gambut, pemetaan kesatuan hidrologis gambut, pelaksanaan kontruksi infrastruktur pembasahan gambut dan segala kelengkapannya, penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut, pelaksanaan supervisi dalam kontruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi, penelitian dan pengembangan secara terus-menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut dan pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, monitoring dalam pelaksanaan restorasi gambut, dan kegiatan lain yang dipahami antara BRG-RI dan Pemprov Sumsel.

Restorasi ekosistem gambut perlu melibatkan berbagai pihak berdasarkan kewenangan pada status dan fungsi kawasan yang terdiri atas Kementerian, Pemerintah Daerah, pemegang ijin, dan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017, terdapat 32 KHG di Sumatra Selatan. Target restorasi gambut di Provinsi Sumatra Selatan dalam kurun waktu 2016- 2020 diharapkan mencapai angka 848.325 hektar yang tersebar di 5 kabupaten. Sebagian besar target restorasi tersebut berada dalam kawasan budidaya berizin, selebihnya berada dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak berizin.

Di tahun 2017, BRG memprioritaskan kegiatan restorasi gambut di 9 KHG (KHG Sungai Sugihan – Sungai Lumpur, KHG Sungai Air Hitan Laut – Sungai Buntu Kecil/KHG Lintas Provinsi, KHG Sungai Lalan – Sungai Merang/KHG Lintas Provinsi, KHG Sungai Merang – Sungai Ngirawan, KHG Sungai Ngirawan – Sungai Sembilang, KHG Sungai Saleh – Sungai Sugihan, KHG Sei Lalan – Sungai Bentayan, KHG Sungai Bentayan – Sungai Penimpahan, KHG Sungai Penimpahan – Sungai Air Hitam) di 3 kabupaten: Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

BRG-RI mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak dalam merestorasi gambut, khususnya KLHK, PUPR, dan Pemprov Sumatra Selatan. “Dalam waktu dekat, BRG juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang sama dengan 6 provinsi lain. Yaitu Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua,” pungkas Nazir.