Kunci Pembasahan Gambut Pada Jaga Muka Air
19 Desember 2016
Catatan Akhir Tahun BRG: Intervensi Restorasi Gambut 2016 Berlangsung Pada Setengah Juta-an Hektar Target Restorasi, 36 Korporasi Siap Restorasikan Gambut
30 Desember 2016
Show all

Restorasi Gambut Perlu Topang Perhutanan Sosial

21 Desember – Rencana Pemerintah untuk memeberikan perizinan pengelolaan hutan kepada masyrakat yang berada di wilayah sekitar dan dalam hutan beririsan pula dengan upaya restorasi gambut. Pasalnya, lahan yang menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dialokasikan hingga 12,7 juta hektare tersebut juga berada di kawasan gambut.

Di Kalimantan Tengah saja, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan akan mengalokasikan lahan hingga 1,6 juta hektare. “Tidak bisa diprediksi, sih (lahan gambutnya), tapi di Pulang Pisau saja, ada 88 ribu hektare hutan produksi, dan 60 ribu hektare di antaranya adalah gambut,” ucap Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat ditemui dalam Seremoni Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat dengan Industri Kayu Terpadu, di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (20/12).

Menurut rencana, pengembangan konsep tersebut akan terus dikembangkan di seluruh Indonesia. Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang diberi mandat khusus oleh Presiden memiliki tugas tambahan untuk masuk ke dalam konsep Perhutanan Sosial tersebut terutama di wilayah yang merupakan kawasan  gambut.

Kepala BRG Nazir Foead saat ditemui dalam kesempatan yang sama menyatakan akan berkolaorasi untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah gambut yang masuk ke dalam wilayah indikatif perhutanan social.

“Saya senang dengan konsep ini (Perhutanan Sosial), karena dengan sendirinya ini membantu restorasi khususnya yang berada di lokasi gambut,” ujar Nazir.

Dikatakan dia, BRG akan berperan dalam membantu masyarakat dalam menjaga tinggi muka air di lokasi izin perhutanan social mereka. Hal tersebut, menjadi salah satu upaya dalam mencegah kebakaran sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat dengan melakukan produksi di hutan yang dipercayakan pemerintah kepada mereka.

Salah satu yang hendak dikembangkan di wilayah gambut dalam konsep Perhutanan Sosial tersebut meruapakan tanaman sengon. Menurut Nazir, tanaman tersebut tidak akan memberikan dampak kering kepada lahan gambut yang menjadi media tanamnya.

“Di Tembang Nusa (Salah satu desa di Pulang Pisau), ada yang berhasil mengembangkan sengon tanpa harus membuat lahan gambutnya kering. Yang penting muka airnya dijaga,” terang Nazir.

Menurut dia, keuntungan dari Sengon sendiri berkali-kali lipat daripada prediksi Petani yang menyatakan keuntungan tersebut mencapai Rp 200 ribu untuk satu pohon. Sementara Menteri LHK Siti Nurbaya justru menyatakan masyarakat dapat mencapai keuntungan hingga Rp 11 juta perbulan dengan melakukan agroforestri sembari menaman sengon.

“Jadi jagung, dan sayur-sayuran bisa ditanam juga berselang di situ,” terang dia.

Menurut dia, konsep agroforestri juga dapat membantu menjaga lahan gambut agar tidak rusak. Pasalnya, pemerintah juga memberikan saran agar konsep penamanan yang dilakukan warga tidak monokultur.

“Kalau berselang-selang seperti itu malah baik untuk lahan. Tidak akan hancur,” tutup Siti.