Rangkuman Acara Simposium Lahan Gambut Internasional 2016
Restorasi Gambut Harus Dilakukan Bersama
16 Desember 2016
Merevitalisasi Tanjung Taruna Dengan Ternak Sapi
19 Desember 2016
Show all

Rangkuman Acara Simposium Lahan Gambut Internasional 2016

Kepala BRG,Nazir Foead saat menutup Simposium Lahan Gambut INternasional

Kepala BRG,Nazir Foead saat menutup Simposium Lahan Gambut Internasional 2016

Capaian & Rencana Kerja Badan Restorasi Gambut

Setelah hampir setahun mempersiapkan diri, Badan Restorasi Gambut (BRG) memasuki tahap impementasi dengan kecepatan penuh untuk tahun 2017. Persiapan yang telah dilakukan antara lain pembuatan peta lahan gambut yang memasuki tahap akhir, menggunakan teknologi light detecting and ranging (LiDAR) – sebuah metode survei yang digunakan untuk mengukur jarak ke sebuah target dengan cahaya laser ke target tersebut, sementara sinar laset akan dilakukan oleh sebuah pesawat kecil.

Nazir Foead, Kelapa BRG menyatakan bahwa saat ini pemetaan hidrologis sudah hampir selesai. Target BRG adalah melakukan restorasi untuk 2,4 juta hektar dengan pembagian 684 ribu ha adalah kawasan lindung, 1,4 juta ha berupa kawasan budidaya berizin, dan 396 ribu ha adalah kawasan budidaya tidak berizin. Lahan restorasi gambut tersebar di 7 provinsi yang terdiri dari restorasi pasca kebakaran 2015, restorasi kubah gambut berkanal, restorasi kubah gambut tidak berkanal (utuh), dan restraso gambut dangka berkanal.

Persiapan lain yang sudah dilakukan BRG di tahun 2016 adalah pembuatan pedoman teknis yang berisi pedoman pemantauan lahan gambut yang mencakup referensi jumlah unit water logger real time dan akan dipasang di 4 kabupaten target restorasi; modul kegiatan ‘Generasi Muda Peduli Desa Gambut Sejahtera’, serta panduan dan modul pelatihan pembangunan sekat kanal dan sumur bor

Terkait kemitraan untuk melakukan restorasi gambut, BRG telah menjalin kerjasama antara pemerintah, NGO, dunia usaha dan universitas yang didukung oleh donor antara lain : USAID di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; MCAI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Miaro Jambi, Provinsi Jambi; UKCCU di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan; dan Norwegia untuk pemetaan kesatuan hidrologis gambut (KHG) di empat kabupaten prioritas BRG yaitu: Kepulauan Merani, Musi Banyuasin, Ogan Kemiring Ilir, dan Pulang Pisau. Selain itu, BRG telah melakukan pemetaan sosial dimana 104
desa telah dimulai intervensi sosial dengan total luasan sebesar 806.312 hektar.

Dukungan Kebijakan Restorasi Gambut

Dukungan donor dan organisasi internasional untuk restorasi gambut di Indonesia menguat.

Persiapan pendukung lainnya adalah terbitnya PP no. 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang menyempurnakan PP 71 tahun 2014. PP baru tersebut memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memulihkan ekosistem gambut yang tersisa dan utuh, sekaligus merestorasinya lewat peran pemda, dunia usaha dan masyarakat. Kewajiban yang harus dijalankan antara lain, mengembalikan kelembaban lahan gambut dengan batas air 40 cm dari permukaan gambut dan menetapkan titik penaatan untuk memonitor kelembabab gambut sebanyak 15 % dari luas kawasan.

Lebih lanjut lagi, PP baru tersebut mampu memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan pemilik konsesi apabila tidak melakukan restorasi gambut. Nazir Foead, Kepala BRG menegaskan bahwa hal ini menjadi amunisi ampuh bagi BRG dimana 1,4 juta lahan gambut yang menjadi target restorasi berada di dalam kawasan yang sudah memiliki perizinan dari target restorasi nasional sebesar 2,4 juta hektar.

Komitmen kerja BRG mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia yang telah memiliki Rancangan Besar (Grand Design) untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan tahunan di Indonesia untuk tiga tahun ke depan, yang melibatkan 16 kementerian dan lembaga pemerintah. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/BAPPENAS dalam sambutannya menyatakan bahwa Rancangan Besar tersebut disusun oleh Kementerian PPN/BAPPENAS bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2017 hingga 2019.

Fokus utama Rancangan Besar ini adalah pada aspek pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dengan lima strategi, yaitu: pertama, menyediakan insentif dan disinsentif ekonomi, kedua, penguatan peranan masyarakat desa dan/atau pranata sosial, ketiga, penegakan hukum, sinkronisasi peraturan perundangundangan dan penertiban perizinan di sektor berbasis lahan, keempat, pengembangan infrastruktur di wilayah rawan terbakar, dan kelima, penguatan respon tanggap api.

Implementasi Rancangan Besar ini akan diprioritaskan di 731 desa yang tersebar di 66 kota dan kabupaten di 8 provinsi: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua.

Mitra Swasta sebagai Pelaku Aktif Restorasi Gambut

Acara Simposium Lahan Gambut Internasional 2016 hari pertama yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari 16 negara ini, sekaligus memberikan surat penugasan restorasi lahan gambut secara simbolis kepada PT. Wana Subu Lestari dan PT. Mayangkara Tanaman Industri, bagian dari group Sumitomo Industri dan Alas Kesuma, yang diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan gambut bagi perusahaan lainnya di seluruh Indonesia.

Komitmen Daerah untuk Restorasi Gambut

Riau telah membuat Rencana Kegiatan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Peraturan Gubernur No.5/2015 yang mendorong keterlibatan pemerintah dan pelaku bisnis. Tim Restorasi Gambut Daerah juga telah dibentuk dan beroperasi di kantor gubernur untuk memudahkan koordinasi dan informasi. Restorasi gambut yang diimplementasikan lintas sektor akan termasuk manajemen bencana, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan area perbatasan.

Kalimantan Barat telah membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah dan peta indikatif, serta menyusun RPPEG. Perkebunan lidah buaya berskala besar telah dilakukan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Moratorium terhadap izin konsesi dan evaluasi terhadap izin yang sudah ada.

Sumatera Selatan telah melakukan mitigasi sepanjang Juli- Agustus 2016 dengan mendirikan satgas karhutla yang berkontribusi meminimalisir kebakaran hutan di tahun 2016, telah membangun 69 bloking kanal dan revegetasi. Pada tahun 2017, akan melakukan pemetaan lahan gambut menggunakan metode LiDAR, dan di tahun 2018 hingga 2020 akan mengimplementasikan revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Telah membangun model restorasi gambut yang mencakup: hutan sosial, diversifikasi pangan, perikanan, ekosistem restorasi, ecotourism, restorasi tempat budaya.

Kalimantan Tengah telah menyusun RPPEG dan zona pemetaan seluas 1,4 juta ha dan telah menyusun Perda untuk melarang pembukaan lahan melalui praktik tebang dan bakar. Kalimantan Selatan telah membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah dan satuan tugas kebakaran hutan. Selain itu, telah memfinalisasi Perda untuk perlindungan dan manajemen lingkungan.

Jambi telah melakukan riset intensif untuk merestorasi kubah gambut yang rusak, serta menerbitkan Perda untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

Pembelajaran dari Lapangan dan Inovasi untuk Restorasi Gambut Berkelanjutan

Dalam diskusi akhir, ditampilkan pengusaha, pelaku restorasi gambut di tingkat tapak, dan peneliti gambut untuk saling memberikan masukan untuk implementasi restorasi gambut ke depan. Oka Karyanto, peneliti dari Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa reformasi bisnis untuk pengelolaan komoditas di atas lahan gambut penting untuk ditemukan dan dilakukan. Salah satu yang disarankan adalah pertanian sayur mayur di kawasan gambut dengan cara intensif dan tidak merusak. Hal ini diakui oleh Sukirman, selaku perwakilan Jaringan Masyarakat Gambut yang menyatakan bahwa Desa Nusantara, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dulunya merupakan kawasan gambut yang menghasilkan padi, jagung, dan kedelai. Setelah kanalisasi masif, desa tersebut berubah dan merusak ekosistem gambut. Sukirman menyatakan ingin mengembalikan dan mempertahankan sisa ekosistem gambut dan membuat desanya sebagai desa ekologis, dimana pisang dan bambu tumbuh subur sekarang.

Diskusi ini juga menegaskan diperlukannya standarisasi dalam pembuatan kanal, sehingga dapat memberikan hasil yang efektif. Sedangkan bagi pengusaha, apabila restorasi gambut memiliki potensi menguntungkan, maka sangat dimungkinkan untuk melakukan investasi lebih lanjut.

Hal penting lainnya adalah pembangunan kapasitas masyarakat lokal dan unit pemerintah yang bertanggungjawab untuk memonitor perkembangan, menggunakan praktik terbaik dan kegiatan berbasis pembelajaran dari lapangan.

– Selesai –

Tentang Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG dibentuk pada tanggal 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG dibentuk untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.

Beberapa capaian yang telah dilakukan BRG meliputi penetapan peta indikatif restorasi, menghasilkan pedoman teknis yang akan menjadi payung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi restorasi gambut, membangun kemitraan dalam restorasi gambut bersama pemerintah, NGO, dunia usaha, dan universitas dalam dan luar negeri, pemetaan sosial – sebanyak 104 desa telah dimulai intervensi sosial dengan total luas 806,312 hektar, serta kerja sama riset aksi dan monitoring bersama BPPT, sejumlah universitas lokal dan internasional, serta asosiasi pengusaha Jepang.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website: peatlandsymposium2016.info

Kontak:

Haris Gunawan  (Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia)

Gedung Sekretariat Negara

Lantai 2 Jl. Teuku Umar 10, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Tel: (021) 319 012608,

Mobile: +62 812 21378019,

E-mail: haris1901@gmail.co