Organisasi

Struktur Kelembagaan

Pejabat Badan Restorasi Gambut

Ir. Nazir Foead. M.Sc.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT

Nazir Foead ditunjuk oleh Presiden R.I., Joko Widodo, untuk memimpin Badan Restorasi Gambut (BRG) karena pengalaman dan kemampuannya dalam bidang restorasi hutan. Sebelumnya Nazir Foead dikenal sebagai salah satu Direktur World Wildlife Fund (WWF), dan setelah itu bergabung di Climate and Land Use Alliance (CLUA) sebagai Koordinator Inisiatif Indonesia.

Karir Nazir diawali di akhir tahun 1980-an, dengan menjadi ahli kehutanan dan biologi konservasi, di pedalaman Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di sana beliau bekerja menilai tingkat keanekaragaman hayati berdasarkan pembelajaran dan interaksinya dengan masyarakat adat. Nazir juga pernah melakukan investigasi pembalakan liar.

Selama 16 tahun terakhir, Nazir mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk melibatkan diri dengan para aktor konversi hutan tropis di Indonesia, termasuk kebijakan terkait penggunaan lahan, industri kelapa sawit, serta bubur kertas. Nazir merupakan Sarjana Kehutanan lulusan Universitas Gadjah Mada (1992), Master bidang Biologi Konservasi dari Universitas Kent, Inggris (1996); dan melewati berbagai kursus intensif tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Universitas Gottingen, Jerman (1995) serta analisis DNA di Indiana University (1997).

Ir. Hartono M.Sc.

SEKRETARIS BADAN RESTORASI GAMBUT

Sebelum menjadi Sekretaris Badan Restorasi Gambut, Hartono mendedikasikan seluruh karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK). Jabatan terakhirnya di KLHK adalah Direktur Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sebelumnya, Hartono merupakan Sekretaris pada Direktorat Jenderal yang sama dan membawahi 8.200 personel di seluruh Indonesia. Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur telah dipimpinnya juga selama 3,5 tahun, sebelum ditarik ke Jakarta. Taman Nasional Alas Purwo merupakan hutan kebanggaan masyarakat yang didukung penuh oleh masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah setempat sebagai salah satu dari tidak banyak kawasan konservasi di Pulau Jawa.

Hartono mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan lulus sebagai Sarjana Kehutanan (1981). Kemudian Ia melanjutkan pendidikan pascasarjananya perihal Pengelolaan Sumber Daya Alam di Universitas Edinburgh, Inggris (1998).

Budi Satyawan Wardhana

DEPUTI I – PERENCANAAN DAN KERJASAMA

Sebelum ditunjuk sebagai salah satu Deputi BRG, Budi S. Wardhana adalah Direktur Kebijakan, Keberlanjutan, dan Transformasi di WWF Indonesia. Sebelum bergabung dengan WWF Indonesia, Budi sempat menapaki jenjang karir di pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang bertanggung jawab untuk urusan konservasi keanekaragaman hayati. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Bidang Keamanan Hayati, Direktorat Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Sepanjang karirnya di KLH, Budi sering menjadi focal point Indonesia dalam beragam konvensi PBB terkait dengan lingkungan hidup, terutama keanekaragaman hayati, diantaranya Konvensi Keanekaragaman Hayati (UN Convention on Biological Diversity), Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati (Cartagena Protocol on Biosafety) dan mekanisme clearinghouse dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati. Budi adalah sarjana Kehutanan, Jurusan Teknologi Hasil Hutan dari Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2005, Ia mengambil studi pascasarjana di Universitas Manchester, Inggris, mengenai Pembangunan Internasional: Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dengan fokus implementasi perjanjian internasional mengenai lingkungan hidup pada upaya pembangunan nasional di beberapa negara berkembang. Kemudian, di universitas yang sama Budi mendalami topik Politik Ekonomi dalam penetapan kebijakan bantuan pembangunan luar negeri bilateral maupun multilateral dan di dalam mekanisme pendanaan konvensi internasional mengenai lingkungan hidup.

Dr. Alue Dohong

DEPUTI II – KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Alue Dohong telah lama bergelut dalam bidang restorasi gambut. Pada 2009, ia mendirikan Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (LP3LH) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia terlibat dalam upaya restorasi gambut di Kalimantan Tengah di antaranya dengan menjadi tenaga ahli yang memberikan masukan teknis, baik dalam perencanaan, tata kelola, maupun implementasinya. Saat ini, Alue tercatat sebagai tenaga pengajar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Universitas Palangkaraya.

Sebagai seorang akademisi, Alue banyak menulis mengenai pengelolaan lahan gambut. Disertasi doktoral yang diselesaikannya pada 2015 di Universitas Queensland Australia mengupas lebih dalam soal upaya menyukseskan restorasi lahan gambut terdegradasi di Kalimantan Tengah. Di samping itu, pada 2007, Alue memperoleh medali dari Presiden Wetland International sebagai Staf Terbaik dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal dan mendorong keterlibatan aktif mereka. Alue juga telah mengantongi gelar Master di bidang lingkungan hidup dari Universitas Nottingham, Inggris, dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Palangkaraya.

Dr. Myrna Asnawati Safitri

DEPUTI III – EDUKASI, SOSIALISASI, PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

Myrna A. Safitri telah lama berkecimpung dalam perjalanan kebijakan kehutanan dan lingkungan di Indonesia baik sebagai seorang akademisi maupun penggiat masyarakat sipil. Myrna merupakan pengajar Hukum Lingkungan dan Tata Ruang di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Sebelum bergabung dengan BRG, Ia juga merupakan Direktur Epistema Institute sebuah lembaga yang melakukan studi dan memberikan advis kebijakan untuk masalah-masalah hukum, masyarakat dan lingkungan.

Oleh karena pengalamannya itu, Myrna juga pernah dipercaya Pemerintah untuk memperkuat beberapa tim pembaruan hukum yakni (1) Tim Narasumber Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, (2) Tim Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan (3) Tim Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan (4) Tim Penyusun Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan di Bappenas.

Myrna memperoleh gelar doktor hukum dari Universitas Leiden, Belanda, dengan disertasi mengenai “Tenurial Kehutanan di Indonesia”. Sebelumnya, ia memperoleh Magister Antropologi di Universitas Indonesia dan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, Malang.

Dr. Haris Gunawan

DEPUTI IV – PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sebelum bergabung di Badan Restorasi Gambut (BRG), Haris Gunawan merupakan Direktur Pusat Studi Bencana (PSB) LPPM, Universitas Riau dan sekretaris Satgas Solusi Tuntas Bencana Asap (STBA) Universitas Riau. Menyelesaikan Sarjana di Universitas Gadjah Mada pada Tahun 1997, melanjutkan pendidikan Master dan Doktor, di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Kyoto, Jepang pada tahun 2012. Di rentang waktu tersebut berkesempatan mengikuti training peneliti tamu dengan tema ekologi dan restorasi gambut di Universitas Leicester UK dan Universitas Gottingen, Jerman pada tahun 2005 dan 2007.

Haris terlibat dalam berbagai tim kerjasama penelitian, baik di dalam maupun luar negeri, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan ekosistem hutan rawa gambut. Di antaranya adalah kajian ekologi dan lingkungan ekosistem rawa gambut, restorasi gambut dan pendampingan masyarakat, pemetaan gambut, ekowisata berbasis masyarakat dan ekosistem gambut. Bersama CIFOR ia melaksanakan kajian politik-ekonomi kebakaran hutan lahan gambut. Selain menjadi dosen dan peneliti, Haris bersama kolega dari berbagai daerah mendirikan pusat konservasi dan restorasi gambut tropika (CTPRC Indonesia) pada tahun 2005. Ia juga menjadi tim persiapan kunjungan lapangan Presiden Jokowi ke Riau pada Tahun 2014 dan bergabung di Satuan Tugas Pemulihan Hak Atas Air Gambut (SATGAS PHAG). Haris adalah salah satu penulis dalam buku Tropical Peatland Ecosystem dan Catastrophe and Regeneration in Indonesia Peatland.

Tim Pengarah Teknis

Pembina
  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Menteri Sekretaris Negara
  4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  7. Menteri Pertanian
  8. Menteri Dalam Negeri
  9. Menteri Keuangan
  10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
  11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  13. Menteri Sekretaris Kabinet
  14. Kepala Staf Presiden
Ketua

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sekretaris

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anggota
  1. Gubernur Provinsi Riau
  2. Gubernur Provinsi Jambi
  3. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
  4. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
  5. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
  6. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
  7. Gubernur Provinsi Papua
  8. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
  10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
  11. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
  12. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  13. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  14. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
  15. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
  16. Direktur Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian
  17. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
  18. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
  19. Deputi Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
  20. Direktur Jenderal Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  21. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  22. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  23. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara
  24. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden
  25. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial
  26. Deputi Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  27. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet
  28. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Kantor Staf Kepresidenan
  29. Sekretaris Wakil Presiden

Kelompok Ahli

Ketua

Prof. Dr. Ir. Azwar Maas, M.Sc.

Sekretaris

Dr. Martua Sirait

Anggota
  1. Dr. Ir. Muh. Bambang Prayitno, M.Agr.Sc
  2. Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc.
  3. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.
  4. Ir. L. Budi Triadi, Dipl. HE., IPU SDA
  5. Ir. Hanni Adiati, M.Si.
  6. Prof. Dr. Salampak Dohong, M.S.
  7. Drs. Darmae Nasir, M.Si, M.A, Ph.D
  8. Prof. Dr. Gusti Z. Anshari, MES.
  9. Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, M.A.
  10. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.A.
  11. Ir. I Nyoman Suryadiputra, M.Sc.
  12. Henri Subagiyo, SH, MH
  13. Dr. Andri G. Wibisana, SH, LLM
  14. Ir. Abdon Nababan
  15. Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si.
  16. Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc.
  17. Dr. Trias Aditya, S.T., M.Sc.
  18. Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU
  19. Dr. Enos H. Rumansara, M.A.
  20. Prof. Ir. Indratmo Sukarno, M.Sc., Ph.D.
  21. Dr. Jamhari, SP., MP.
  22. Dr. Ir. Mochammad Amron, M.Sc.