Nazir Foead ditunjuk oleh Presiden R.I., Joko Widodo, untuk memimpin Badan Restorasi Gambut (BRG) karena pengalaman dan kemampuannya dalam bidang restorasi hutan. Sebelumnya Nazir Foead dikenal sebagai salah satu Direktur World Wildlife Fund (WWF), dan setelah itu bergabung di Climate and Land Use Alliance (CLUA) sebagai Koordinator Inisiatif Indonesia.

Karir Nazir diawali di akhir tahun 1980-an, dengan menjadi ahli kehutanan dan biologi konservasi, di pedalaman Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di sana beliau bekerja menilai tingkat keanekaragaman hayati berdasarkan pembelajaran dan interaksinya dengan masyarakat adat. Nazir juga pernah melakukan investigasi pembalakan liar.

Selama 16 tahun terakhir, Nazir mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk melibatkan diri dengan para aktor konversi hutan tropis di Indonesia, termasuk kebijakan terkait penggunaan lahan, industri kelapa sawit, serta bubur kertas. Nazir merupakan Sarjana Kehutanan lulusan Universitas Gadjah Mada (1992), Master bidang Biologi Konservasi dari Universitas Kent, Inggris (1996); dan melewati berbagai kursus intensif tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Universitas Gottingen, Jerman (1995) serta analisis DNA di Indiana University (1997).

Sebelum menjadi Sekretaris Badan Restorasi Gambut, Hartono mendedikasikan seluruh karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK). Jabatan terakhirnya di KLHK adalah Direktur Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sebelumnya, Hartono merupakan Sekretaris pada Direktorat Jenderal yang sama dan membawahi 8.200 personel di seluruh Indonesia. Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur telah dipimpinnya juga selama 3,5 tahun, sebelum ditarik ke Jakarta. Taman Nasional Alas Purwo merupakan hutan kebanggaan masyarakat yang didukung penuh oleh masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah setempat sebagai salah satu dari tidak banyak kawasan konservasi di Pulau Jawa.

Hartono mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan lulus sebagai Sarjana Kehutanan (1981). Kemudian Ia melanjutkan pendidikan pascasarjananya perihal Pengelolaan Sumber Daya Alam di Universitas Edinburgh, Inggris (1998).

Sebelum ditunjuk sebagai salah satu Deputi BRG, Budi S. Wardhana adalah Direktur Kebijakan, Keberlanjutan, dan Transformasi di WWF Indonesia. Sebelum bergabung dengan WWF Indonesia, Budi sempat menapaki jenjang karir di pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang bertanggung jawab untuk urusan konservasi keanekaragaman hayati. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Bidang Keamanan Hayati, Direktorat Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Sepanjang karirnya di KLH, Budi sering menjadi focal point Indonesia dalam beragam konvensi PBB terkait dengan lingkungan hidup, terutama keanekaragaman hayati, diantaranya Konvensi Keanekaragaman Hayati (UN Convention on Biological Diversity), Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati (Cartagena Protocol on Biosafety) dan mekanisme clearinghouse dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati. Budi adalah sarjana Kehutanan, Jurusan Teknologi Hasil Hutan dari Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2005, Ia mengambil studi pascasarjana di Universitas Manchester, Inggris, mengenai Pembangunan Internasional: Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dengan fokus implementasi perjanjian internasional mengenai lingkungan hidup pada upaya pembangunan nasional di beberapa negara berkembang. Kemudian, di universitas yang sama Budi mendalami topik Politik Ekonomi dalam penetapan kebijakan bantuan pembangunan luar negeri bilateral maupun multilateral dan di dalam mekanisme pendanaan konvensi internasional mengenai lingkungan hidup.

Alue Dohong telah lama bergelut dalam bidang restorasi gambut. Pada 2009, ia mendirikan Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (LP3LH) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia terlibat dalam upaya restorasi gambut di Kalimantan Tengah di antaranya dengan menjadi tenaga ahli yang memberikan masukan teknis, baik dalam perencanaan, tata kelola, maupun implementasinya. Saat ini, Alue tercatat sebagai tenaga pengajar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Universitas Palangkaraya.

Sebagai seorang akademisi, Alue banyak menulis mengenai pengelolaan lahan gambut. Disertasi doktoral yang diselesaikannya pada 2015 di Universitas Queensland Australia mengupas lebih dalam soal upaya menyukseskan restorasi lahan gambut terdegradasi di Kalimantan Tengah. Di samping itu, pada 2007, Alue memperoleh medali dari Presiden Wetland International sebagai Staf Terbaik dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal dan mendorong keterlibatan aktif mereka. Alue juga telah mengantongi gelar Master di bidang lingkungan hidup dari Universitas Nottingham, Inggris, dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Palangkaraya.

Myrna A. Safitri telah lama berkecimpung dalam perjalanan kebijakan kehutanan dan lingkungan di Indonesia baik sebagai seorang akademisi maupun penggiat masyarakat sipil. Myrna merupakan pengajar Hukum Lingkungan dan Tata Ruang di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Sebelum bergabung dengan BRG, Ia juga merupakan Direktur Epistema Institute sebuah lembaga yang melakukan studi dan memberikan advis kebijakan untuk masalah-masalah hukum, masyarakat dan lingkungan.

Oleh karena pengalamannya itu, Myrna juga pernah dipercaya Pemerintah untuk memperkuat beberapa tim pembaruan hukum yakni (1) Tim Narasumber Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, (2) Tim Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan (3) Tim Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan (4) Tim Penyusun Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan di Bappenas.

Myrna memperoleh gelar doktor hukum dari Universitas Leiden, Belanda, dengan disertasi mengenai “Tenurial Kehutanan di Indonesia”. Sebelumnya, ia memperoleh Magister Antropologi di Universitas Indonesia dan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, Malang.

Sebelum bergabung di Badan Restorasi Gambut (BRG), Haris Gunawan merupakan Direktur Pusat Studi Bencana (PSB) LPPM, Universitas Riau dan sekretaris Satgas Solusi Tuntas Bencana Asap (STBA) Universitas Riau. Menyelesaikan Sarjana di Universitas Gadjah Mada pada Tahun 1997, melanjutkan pendidikan Master dan Doktor, di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Kyoto, Jepang pada tahun 2012. Di rentang waktu tersebut berkesempatan mengikuti training peneliti tamu dengan tema ekologi dan restorasi gambut di Universitas Leicester UK dan Universitas Gottingen, Jerman pada tahun 2005 dan 2007.

Haris terlibat dalam berbagai tim kerjasama penelitian, baik di dalam maupun luar negeri, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan ekosistem hutan rawa gambut. Di antaranya adalah kajian ekologi dan lingkungan ekosistem rawa gambut, restorasi gambut dan pendampingan masyarakat, pemetaan gambut, ekowisata berbasis masyarakat dan ekosistem gambut. Bersama CIFOR ia melaksanakan kajian politik-ekonomi kebakaran hutan lahan gambut. Selain menjadi dosen dan peneliti, Haris bersama kolega dari berbagai daerah mendirikan pusat konservasi dan restorasi gambut tropika (CTPRC Indonesia) pada tahun 2005. Ia juga menjadi tim persiapan kunjungan lapangan Presiden Jokowi ke Riau pada Tahun 2014 dan bergabung di Satuan Tugas Pemulihan Hak Atas Air Gambut (SATGAS PHAG). Haris adalah salah satu penulis dalam buku Tropical Peatland Ecosystem dan Catastrophe and Regeneration in Indonesia Peatland.