Kurangi Konflik di Areal Restorasi Gambut, Masyarakat Dilatih Jadi Praktisi Mediasi dan Paralegal
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Penerimaan Calon Tenaga Kerja Fasilitator Desa Peduli Gambut Tahun 2018 Angkatan I Nomor: PG.08/ES/01/2018
24 Januari 2018
BRG Optimistis Target Penurunan Emisi Karbon Tercapai
2 Februari 2018
Show all

Kurangi Konflik di Areal Restorasi Gambut, Masyarakat Dilatih Jadi Praktisi Mediasi dan Paralegal

Bogor, 26 Januari 2017 – Pelaksanaan restorasi gambut dapat terhambat jika konflik tidak dapat diselesaikan dan dicegah dengan baik. Sejauh ini, konflik di lahan gambut muncul dalam berbagai bentuk. Dimulai dari konflik internal warga, konflik antar desa, hingga konflik antara warga dengan pemegang izin/konsesi dan instansi pemerintah.

Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menjalankan fasilitasi resolusi konflik. Namun hal ini perlu didukung oleh masyarakat. Untuk itu, sejak Oktober 2017, BRG bekerja sama dengan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Epistema Institute dan International Development Law Organization (IDLO) menyelenggarakan rangkaian Diklat Dasar dan Lanjutan untuk mediasi konflik dan paralegal. Diklat ini bertujuan untuk mencetak praktisi mediasi dan paralegal di desa/kelurahan yang ada di bawah payung program Desa Peduli Gambut. Sebanyak 150 warga telah mengikuti pelatihan ini yang diselenggarakan di Pekanbaru untuk wilayah Sumatra dan Samarinda untuk wilayah Kalimantan.

Sejak tanggal 22 Januari hingga hari ini (26/1) bertempat di Pusdiklat SDM LHK di Bogor diselenggarakan Diklat Lanjutan untuk wilayah Sumatera. Dengan mengikuti kedua pelatihan ini maka para peserta sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan mediasi bagi konflik antar warga dan menjalankan pemberdayaan hukum sebagai paralegal masyarakat.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna Safitri, mengatakan: “Pemberdayaan masyarakat di desa-desa gambut meliputi banyak aspek. Pemberdayaan hukum adalah salah satunya. Dengan kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat mengelola dan mencegah konflik dengan baik, paling tidak pada lingkup kehidupan mereka dan antar desa.” Lebih lanjut, Myrna menyatakan bahwa kerja sama dengan Pusdiklat SDM KLHK dilakukan mengingat pengalaman Pusdiklat menyelenggarakan berbagai pelatihan resolusi konflik. Kepala Pusdiklat, Tri Joko Mulyono menambahkan, “Kami telah membangun sistem pelatihan resolusi konflik secara professional. Kurikulum dengan standar kompetensi yang jelas dan ketersediaan pengajar yang kompeten menjadi kekuatan pelatihan ini.”

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari Proyek Indonesia-Belanda untuk Negara Hukum (Indonesia-Netherlands Rule of Law Fund) yang dikelola Epistema Institute dengan dukungan IDLO dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Sebagai hasil dari kolaborasi ini, warga yang mengikuti pelatihan lanjutan membentuk Asosiasi Praktisi Mediasi Konflik dan Asosiasi Paralegal Gambut.

Keberadaan paralegal di desa-desa gambut ini sinergis dengan program pemerintah lainnya yakni Desa Sadar Hukum yang dibina oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mewujudkan hal ini, BRG membangun koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diharapkan desa-desa gambut yang dibina BRG juga dapat menjadi Desa Sadar Hukum.

Unduh (PDF)