BRG-RI Detilkan Restorasi Gambut Riau Dalam Nota Kesepahaman Dengan Pemerintah Provinsi Riau
Restorasi Gambut Papua Dimulai
11 Juli 2017
BRG-RI Kerjasamakan Penelitian Dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Target Restorasi Gambut Dengan Universitas Kristen Palangka Raya
28 Juli 2017
Show all

BRG-RI Detilkan Restorasi Gambut Riau Dalam Nota Kesepahaman Dengan Pemerintah Provinsi Riau

Pekanbaru, Jumat, 14 Juli 2017 –- Badan Restorasi Gambut (BRG) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hari ini menandatangani Nota Kesepahaman tentang perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Riau. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemangku kepentingan terkait restorasi gambut. “Kita apresiasi kesiapan Pemprov Riau dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut bersama BRG sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini,” jelas Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, di Pekanbaru (14/7).

BRG-RI ditunjuk Pemerintah Indonesia untuk melakukan restorasi gambut seluas kurang lebih 2 juta hektar di 7 provinsi hingga tahun 2020. Provinsi Riau merupakan provinsi target penting bagi BRG dalam merealisasikan program restorasinya. Disampaikan oleh Presiden RI dalam rapat terbatas dengan BRG pada 26 April lalu, bahwa restorasi gambut memerlukan dukungan penuh dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Riau adalah provinsi kedua yang sudah menyepakati pelaksanaan restorasi gambut di wilayahnya dalam bentuk kerjasama seperti ini. 5 provinsi lain akan menyusul memberikan komitmennya,” tambah Nazir.

Sembilan hal disepakati antara BRG-RI dan Pemprov Riau dalam rangka percepatan pelaksanaan restorasi gambut di Riau: (i) koordinasi dan perencanaan restorasi ekosistem gambut; (ii) pemetaan kesatuan hidrologis gambut; (iii) pelaksanaan kontruksi infrastruktur pembasahan gambut dan segala kelengkapannya; (iv) penataan ulang pengelolaan dan edukasi restorasi gambut; (v) pelaksanaan supervisi dalam kontruksi-operasi-dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; (vi) penelitian dan pengembangan secara terus-menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut dan mendukung pengendalian perubahan iklim; (viii) pengawasan dalam pelaksanaan restorasi gambut; dan (ix) kegiatan lain yang disepakati oleh BRG-RI maupun Pemprov Riau.

Dalam penyusunan rencana restorasi gambut, BRG melakukan pendekatan perencanaan menyeluruh dalam setiap KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) yang terbagi dalam Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG). Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan terhadap pengaturan pembagian tata air (water balance), prinsip berbagi tanggung jawab dan berbasis ilmu pengetahuan, dapat terlaksana. Karena itu, dalam perencanaan ini juga akan memetakan semua Unit Pengelola Restorasi Gambut (UPRG) yang merupakan pengelola kawasan.

Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Riau yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa KHG di Provinsi Riau tersebar di 11 wilayah kabupaten dan kota: Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kota Dumai, Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Kampar, Kota Pekanbaru, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, dan Kab. Kepulauan Meranti.

Tahun 2017 dilaksanakan restorasi ekosistem gambut di 7 KHG, yaitu KHG Sungai Rokan – Sungai Siak Kecil, KHG Sungai Siak – Sungai Kampar, KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung, KHG Sungai Kiyap – Sungai Kerinci, KHG Sungai Tapung Kiri – Sungai Kiyap, KHG Pulau Padang, dan KHG Pulau Tebing Tinggi. Ketujuh KHG ini memiliki luas 2.620.897 hektar. Dalam pelaksanaannya nanti, restorasi ekosistem gambut di Riau akan melibatkan 52 perusahaan IUPHHK dan pemegang HGU, UPT KSDAE Kementerian KLHK, 9 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Di 7 KHG ini Provinsi Riau akan melaksanakan kegiatan restorasi ekosistem gambut pada areal hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani ijin, serta areal penggunaan lain seluas 867.887 hektar.