Kerusakan Gambut Harus Diperbaiki, Bukan Saling Menyalahkan
15 Desember 2016
Cerita dari Tapak – ResamLah, gelang sehat dari tanaman gambut
16 Desember 2016
Show all

Transformasi Pengelolaan Gambut Mendesak Dilakukan

 

Indonesia diminta untuk melakukan transformasi pengelolaan lahan gambut. Selain menghasilkan pengelolaan gambut berkelanjutan, transformasi tersebut juga dapat menjadi modal untuk dijual sebagai cara pendaan kepada Negara donor.

“Transformasi itu dibutuhkan, dan itu membutuhkan biaya. Kami tidak dapat membiayai transformasi tersebut, jadi Indonesia harus melakukan pembiayaan sendiri untuk upaya transformasi,” ucap Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia Oyvind Dahl dalam Diskusi Sesi III yang dihelat dalam pagelaran Simposium Lahan Gambut Internasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/12).

Akan tetapi, lanjut Oyvind, mereka tidak akan meninggalkan Indonesia dengan menawarkan beberapa mekanisme yang dapat diadopsi untuk meningkatkan modal transformasi tersebut. Secara ekonomi dan lingkungan, modal tersebut akan terus berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, Indonesia dinilai juga membutuhkan modal besar untuk merestorasi gambut. Padahal, restorasi merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan pada saat ini.

“Jadi butuh analisis baik dalam hal ini, kami pun mengalami masalah yang sama dahulu di Negara kami. Dan di sana kami coba untuk memperkenalkan sistem insentif dan disinsentif,” imbuh Oyvind.

Indonesia, harus menentukan sendiri langkah mereka yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan negara. Tidak selamanya negara donor dapat memberikan bantuan kepada Indonesia, bahkan dalam waktu yang panjang.

Hal itu pun diucapkan Perwakilan Layanan Lingkungan Hidup Luar Negeri USAID Heather D’Agnes dalam diskusi di hari kedua tersebut. Menurutnya, pertanyaan yang terus menggema di negara donor adalah bagaimana menolong transisi Indonesia mengelola gambut dalam 30 tahun ke depan.

“Sesungguhnya kami sebagai negara donor tidak bisa terus menerus menolong selama 30 tahun ke depan. Pemerintah (Indonesia) memiliki sumber daya yang cukup sebagai negara berpenghasilan menengah terbesar,” uap Heather.

Akan tetapi, lanjut dia, Negara donor hingga kini masih berkomitmen untuk bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG), Pemerintah Indonesia serta masyarakat lokal. Hanya saja, masih ada tantangan ke depan untuk menghasilkan investasi lingkungan dari tingkat lokal hingga nasional.

Ke depan, Indonesia juga diminta untuk bekerjasama dan mengharmonisasikan para negara donor dalam mekanisme kerjasama yang melibatkan dunia usaha, Non Governement Organization (NGO), hingga masyarakat lokal. “Akan banyak contoh kerja dari berbagai proyek yang sudah kami jalani, dan kami sebagai negara donor siap membantu apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan BRG,” terang Presiden Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia Christophe Bahuet menambahkan.

Sementara itu, Perwakilan Kedutaan Besar Uni Eropa untuk Indonesia Franck Viault perlindungan dan penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Dikatakan dia, penegakan hukum menjadi hal yang kerap hilang dari mekanisme pengelolaan gambut di Indonesia.

Dirinya juga menyatakan hendak mengarahkan program pada penguatan aspek hukum dalam pengelolaan gambut berkelanjutan. “Indonesia memiliki lebih dari seribu hakim. Yang jadi pertanyaan adalah berapa hakim yang memiliki pengertian soal gambut dan kenapa kita harus menghormati hukum terhadap gambut,” tutup dia.